Anggaran untuk Desa Rp11,9 Milyar

KALIANDA - Pemerintah Kabupeten Lampung Selatan melalui Bagian Otonomi Daerah (Otda) tahun ini menganggarkan dana sekitar Rp11,9 milyar untuk desa se-Lamsel.Dana yang dianggarkan pemkab melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu, diperuntukan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan Desa (DPPUD), bantuan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Pilkades), serta untuk membiayai Bantuan Operasional Pengurus Rukun Tetangga (BOP-RT).
   
Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Otonomi Daerah (Kabag Otda) Lamsel Drs. Suhendar Zuber, M. Si, kepada Radar Lamsel, Jumat (22/2).Dia menjelaskan, dana yang diberikan untuk masing-masing item tersebut sudah terdapat rinciannya. Yaitu Rp9,4 milyar untuk DPPUD, Rp1,2 milyar untuk BOP RT dan Rp1,2 milayar untuk pembiayaan Pilkades sampai dengan pelantikan. Jadi total keseluruhan sekitar Rp11,9 milyar. Menurutnya, dana tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 lalu.
   
"Tahun 2012 anggaran untuk DPPUD senilai Rp8,6 milyar, untuk Pilkades senilai Rp350 juta dan BOP Ketua RT Rp1,2 milyar jadi totalnya sebesar Rp10,2 milyar lebih. Mengapa tahun ini terdapat kenaikan, karena tahun ini desa yang melaksanakan Pilkades berjumlah sebanyak 129 desa," jelasnya.
   
Dia menambahkan, setiap desa yang akan melaksanakan pesta demokrasi, pemkab setempat telah menganggarkan Rp10 juta perdesa."Yang saya ketahui, untuk se-Provinsi Lampung, baru Lamsel yang memberikan bantuan dana untuk Pilkades. Dan ini dilakukan sejak kepemimpinan Bupati Rycko Menoza, SZP dan sudah berjalan sejak tahun 2012 lalu. Dengan rincian Rp5 juta untuk Pemilihan dan Rp5 juta untuk pelantikan," terangnya.
   
Diketahui, untuk tahun 2013, tunjangan perangkat desa dan kelurahan non PNS meliputi Kades, Sekdes, Kepala Dusun (Kadus), Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Lingkungan (Kaling), mengalami peningkatan mencapai 30-50 persen.
   
"Pemberian dana tersebut, merupakan bentuk kepedulian pemerintah kabupaten dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi perangkat Desa dan Kelurahan. Sehingga pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat lebih meningkat," pungkasnya. (iwn)

INKAI Lamsel Sabet Dua Mendali Emas

INKAI Lamsel Sabet Dua Mendali Emas

 Atlit Inkai Lamsel, berhasil meraih dua mendali emas pada Kejuaraan Nasional Karate SBY Cup X yang berlangsung di Gelanggang Remaja, Jakarta Utara Foto Iwan J Sastra

KALIANDA - Prestasi atlit Institut Karatedo Indonesia (INKAI) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) mengharumkan daerahnya dikancah nasional. Tim INKAI Lamsel yang tergabung dalam INKAI Lampung berhasil menyabet dua medali emas pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) INKAI Terbuka SBY Cup X tahun 2013 yang berlangsung selama tiga hari Jumat - Minggu (22-24/2), di Gelanggang Remaja Jakarta Utara.
   
Medali emas itu diraih oleh atlet atas nama Akmal Rinaldi di Kelas Pemula Putra -40 Kilogram dan Ade Hilsa di Kelas Komite Cadet Putri +48 Kilogram.
   
Di samping merebut dua medali emas, para atlit INKAI kebanggaan kabupaten yang menjadi pintu gerbang pulau Sumatera ini juga mampu mempersembahkan tiga perak di kelas Kata Putra-Putri usia dini dan Komite, serta empat perunggu dari masing-masing Kelas Komite.
   
Prestasi yang diukir oleh tim INKAI Lamsel ini menjadi satu kebanggaan bagi para rombongan kontingen Lamsel yang turut serta mengikuti pertandingan Kejurnas Karate SBY Cup ke X ini. Khususnya, bagi para pengurus Inkai Lamsel. "Ini membuktikan atlit Inkai Lamsel mampu mengharumkan nama Kabupaten Lamsel hingga di tingkat Nasional," ujar Ketua Tim Kontingen Nina Yakup, SE, mendampingi Manager Tim Arie Udral, kepada Radar Lamsel melalui sambungan telepon, Minggu (24/2) kemarin.
   
Dia menuturkan, dalam kejuaraan karate nasional SBY Cup 2013, Lamsel mengirimkan kontingen sebanyak 15 orang atlit karate dari berbagai kelas yaitu kelas usia dini komite putra, usia dini kata putra/i, komite Pra pemula, komite pemula, usia dini kata, komite putra/i pemula, komite cadet putra, komite junior putra/i dan komite senior putra/i.
   
"Kami selaku pendamping kontingen mentargetkan kontingen Lamsel bisa meraih empat (4) mendali emas dalam kejuaraan karate nasional ini (SBY Cup, red)," tuturnya.
   
Diungkapkannya, tujuan tim karate Inkai Lamsel mengikuti kejuaraan nasional SBY Cup ini, selain untuk mencari pengalaman bagi para atlit, juga untuk menyiapkan atlit-atlit karate berprestasi guna menghadapi ajang Olimpyade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang akan digelar pada bulan April mendatang. Selain itu, juga sebagai persiapan untuk bertanding pada Kejurnas INKAI Cibubur pada bulan Maret tahun ini.
   
"Sekaligus untuk persiapan bertanding diajang Pekan Olahraga Propinsi (Porprop) Lampung 2013 yang akan digelar di Kabupaten Lamsel. Diharapkan melalui kejuaraan SBY Cup ini, para atlit Inkai Lamsel bisa menambah pengalamannnya, khususnya dibidang olahraga karate dan juga menambah prestasi bagi Kabupaten Lamsel," pungkasnya.
   
Diketahui, sebelum bertolak ke Jakarta, keberangkatan tim Karate Inkai Lamsel ini dilepas langsung oleh Wakil Ketua INKAI Lamsel Hery Susanto, S. Sos yang juga selaku penyandang dana, mewakili Ketua Umum Letkol Gustia Wardana pada Kamis malam (21/2), sekitar Pukul 20.30 Wib dikediaman Ketua Tim Kontingen.
   
Turut hadir dalam acara pelepasan itu Wakil Ketua Umum Inkai Lamsel H. Darul Qotni, SE, Sekretaris Umum Inkai Lamsel H. Nivolin, CH, SE, M. Si, Ketua FORKI Lamsel Edi Yanto, serta Kasdim 0421-LS Mayor Inf. Bowo Suprapto. (iwn)

Pemkab Optimis Pertahankan Piala Adipura

KALIANDA - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Lamsel dapat berperan serta menjaga kebersihan lingkungan kantor dalam menyongsong penilaian Adipura Kencana 2013.
   
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten setempat Drs. Ishak MH dalam acara rapat kordinasi persiapan penilaian Adipura tahap dua di Aula Rajabasa, Kamis (21/2).

Ishak berharap Satker bisa memenuhi kelengkapan sarana pendukung yang dinilai dapat mempengaruhi penilaian tahap ke II yang akan dilakukan awal Maret tahun ini. "Pemkab berharap, setiap kantor instansi dapat menyumbangkan nilai. Dengan catatan nilai yang baik," katanya.
   
Tidak hanya itu, ia pun meminta kepada pihak Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas, Sekolah, wilayah perumahan dan terminal untuk bisa menjaga kebersihan. Dengan harapan dapat memberikan dukungan dalam pencapaian piala Adipura tahun 2013. "Yang pasti, untuk meraih piala Adipura kencana ini, kita harapkan adanya dukung dari seluruh masyarakat Kalianda. Sebab, piala adipura ini telah diraih oleh Kecamatan Kalianda sebanyak sembilan kali secara berturut-turut," terangnya.
   
Pemkab berharap, tahun 2013 ini piala Adipura bisa kembali dipertahankan. Untuk itu, upaya kerja sama harus bisa terus ditingkatkan. "Kerjasama yang baik diharapkan bisa mempertahankan piala adipura pada tahun ini," harapnya.
   
Sementara itu, Kepala DPKK Lamsel Ir. Yansen Mulia MP mengatakan, pihaknya optimis untuk bisa kembali meraih piala Adipura tahun ini. Menurutnya, pada penilaian tahap I (pertama, red) se- Sumatera, Kecamatan Kalianda berhasil meraih peringkat 3 (tiga) Regional. Dan meraih penilainan tertinggi se-Provinsi Lampung dengan nilai 75,30 point. "Pada penilaian pertama, sudah bisa dikatakan menadapatkan nilai maksimal. Kita semua berharap, nilai yang sudah diraih ini bisa kembali ditingkatkan," ungkapnya.
   
Dia menambahkan, untuk persiapan dalam menyongsong penilaian adipura tahap ke dua tahun ini, pihaknya sudah melakukan persiapan hingga mencapai 80 persen. "Sambil menunggu hasil penilaian tahap II dan pengumuman pemenang pada tanggal 6 Juni 2013, pemkab optimis dapat kembali meraih piala adipura tahun ini," pungkasnya. (iwn)

Dewan Desak Diskes Jangan Memble

KALIANDA – DPRD Lampung Selatan meradang. Ini karena ulah dan kinerja Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung Selatan yang dinilai memble dalam mengurusi kucuran anggaran jaminan kesehatan (Jamkes) di pusat.Karena itu, DPRD Lamsel mendesak agar Diskes Lamsel mengambil langkah-langkah konkret agar anggaran yang berasal dari pusat itu segera cair.

“Kita perlu tahu apa yang menjadi penyebabnya. Ini kan berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut administrasi keuangan. Oleh karena itu dinas harus segera mengambil langkah agar dana yang dari pusat bisa segera cair,” tulis Wakil Ketua III DPRD Lamsel H. Antoni Imam, S.E kepada Radar Lamsel melalui BlackBerry Messages (BBM), kemarin.

DPRD Lamsel, kata Antoni, akan mengkawal proses tersebut. Pimpinan dewan juga akan mengkoordinasikan keterlambatan pembayaran ini dengan Komisi D DPRD Lamsel yang memang membidangi masalah itu. “Harapan kami, agar hal sama tidak terulang dimasa yang akan datang,” kata Ketua DPD PKS Lamsel itu.

Dia juga berharap, Diskes terus melakukan pemantauan di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu. Karenanya, ia mengimbau kepada seluruh tempat pelayanan kesehatan agar tetap mengutamakan pelayanan.
“Saya memaklumi bahwa kejadian ini secara tidak langsung berimplikasi terhadap hak-hak tenaga kesehatan yang ikut tertunda. Saya harap pelayanan tetap dilaksanakan dengan baik,” harap Antoni.

Senada dengan Ketua Komisi D DPRD Lamsel Muhammad Nurdin. Dia mengaku Komisi yang dipimpinnya akan segera memanggil Diskes Lamsel untuk mengklarifikasi persoalan itu. Menurut Nurdin, alat kelengkapan dewan yang membidangi masalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan itu sebelumnya telah menggelar hearing dengan Diskes mengenai hal itu.Kala itu, kata Nurdin, Diskes akan segera mengupayakan agar proses pencairan anggaran Jamkes segera terealisasi. “Saat itu saya tahu dua bulan langsung terealisasi,” kata Nurdin.
   
Ia juga tidak menyangka anggaran Jamkes tersebut bisa mandek hingga miliaran. Nurdin juga menenggarai kesalahan administrasi dan kinerja jajaran Diskes menjadi penyebab terjadinya keterlambatan. “Semestinya kan Desember 2012 sudah clear. Ini ada apa?,” tanya politisi PKS itu.
   
Nurdin mengaku komisinya akan segera melakukan pembahasan mengenai hal itu. Senin (25/2) mendatang, Nurdin mengatakan akan menggelar rapat dengan jajaran mengenai hal itu. “Secepatnya akan kita panggil. Ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena efeknya akan berdampak pada pelayanan,” pungkas Nurdin.
   
Diketahui, klaim biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang menggunakan Jamkesda, Jamkesmas dan Jampersal belum sepenuhnya dibayar oleh Pemkab Lampung Selatan melalui Dinas Kesehatan (Diskes) Lamsel.
   
Dari data yang dihimpun Radar Lamsel, klaim anggaran Jampersal yang belum dibayar Pemkab mencapai Rp 750 Juta. Jumlah itu terhitung sejak Agustus – Desember 2012. Lalu, klaim anggaran Jamkesmas sebesar Rp 250 Juta. Untuk pelayanan ini, Pemkab Lamsel menunggak di bulan Desember 2012. Data ini merupakan data anggaran Jamkesmas dan Jampersal yang mengklaim ke Dinas Kesehatan.

Yang lebih memprihatinkan, klaim anggaran Jamkesda yang mencapai Rp 3,717 Miliar juga belum terbayar. Jumlah ini terhitung sejak Juni – Desember 2012. Dengan rincian, Rp 1,845 Miliar untuk pelayanan kesehatan di 24 Puskesmas di Kabupaten Lamsel dan Rp 1,872 Miliar untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit (RS) yang bekerja sama dengan Pemkab Lamsel seperti RSUD dr. Bob Bazar, S.K.M, RSUD Abdoel Moeloek, RS Urip Sumoharjo, RSJ Bandarlampung dan DKT Bandarlampung.

Bantuan kesehatan yang notabennya kucuran dari Pemkab Lamsel itu melebihi kapasitas. Total anggaran yang dikucurkan pada tahun 2012 sebesar Rp 5,5 Miliar tidak mencukupi banyaknya masyarakat yang berobat menggunakan anggaran itu sehingga menunggak mencapai Rp 3,717 Miliar. Artinya total pembayaran seluruh jaminan kesehatan itu mencapai Rp 4,717 Miliar. (edw)
 

Tertibkan Nelayan Arad

DKP Keluarkan Surat Edaran

KALIANDA - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lampung Selatan mengimbau kepada seluruh nelayan tangkap diwilayah pesisir pantai yang menggunakan jaring arad agar tidak menangkap ikan di zona larangan atau kawasan konservasi.Imbauan itu disampaikan DKP melalui surat edaran yang dibagikan kepada seluruh pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang ada diwilayah kabupaten setempat. 

Kepala DKP Lamsel Ir. Cecep Khaerudin mengatakan, surat edaran tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para nelayan jaring arad yang selama ini masih seringkali melakukan penangkapan ikan di wilayah zona larangan yang ditetapkan pemerintah.
 

"Surat edaran itu untuk mengingatkan agar nelayan arad tidak lagi melakukan penangkapan ikan di wilayah zona larangan. Ini juga untuk menindaklanjuti laporan dari para nelayan bagan maupun nelayan tradisional, terkait masih adanya nelayan arad yang beroprasi diwilayah laut yang jaraknya terlampau dekat dengan lokasi tempat nelayan bagan maupun tradisional mencari ikan," ujar Cecep, kepada Radar Lamsel, kemarin.   
 

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomer 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa, kapal penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap arad hanya di perbolehkan melakukan penangkapan ikan pada wilayah operasi penangkapan Zona II, (6 mil laut, red) terhitung dari garis pantai pada surut terendah atau lebih.
 

"Atas dasar undang-undang tersebut, maka kami selaku dinas yang membidangi kelautan dan perikanan menerbitkan surat edaran bagi nelayan arad yang beroperasi diwilayah perairan laut Lamsel. Mudah-mudahan dengan adanya surat edaran tersebut, para nelayan arad dapat memahamai dan mengerti tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, khusunya di wilayah perairan laut Lamsel," jelasnya.
 

Diungkapkannya, alat tangkap arad dilarang melakukan penangkapan ikan pada wilayah operasi penagkapan Zona I ( 0-6 Mil laut,red), dari garis pantai pada surut terendah. "Jika ada nelayan arad yang melanggar zona yang telah ditetapkan, maka nelayan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku," pungkasnya. (iwn)

Rycko Lepas Mahasiswa STAIS KKN

Bupati Lampung Selatan H. Rycko Menoza, SZP, MBA didampingi Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) YASBA Kalianda Drs. Yusuf menyerahkan mahasiswa KKN kepada Camat di Aula Krakatau Pemkab Lampung Selatan, Senin (11/2).

KALIANDA - Bupati Lampung Selatan H. Rycko Menoza. SZP, SE, SH, MBA melepas mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) Kalianda, Senin (11/2).
 

Rycko mengaku yakin bahwa dengan kegiatan KKN yang akan dilaksanakan akan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, utamanya dalam rangka meningkatkan motivasi untuk melakukan upaya-upaya bagi kemajuan masyarakat setempat.
 

Sedangkan manfaat bagi para mahasiswa tentunya kegiatan ini disamping dalam rangka menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan kampus tetapi juga akan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat. "Untuk itu kiranya para mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan masa KKN ini dengan sebaik-baiknya bagi kesuksesan dan keberhasilannya," katanya.
 

Rycko juga mengatakan, Kabupaten Lampung Selatan telah berhasil memperjuangkan pembangunan Institute Teknologi Sumatera (ITERA) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Perjuangan untuk menentukan lokasi pembangunan ITS ini bersaing dengan Provinsi Sumatera Selatan. Namun berkat kegigihan Pemerintah Daerah bersama masyarakat, maka  ITERA tersebut dapat di bangun di wilayah Lampung.
 

"Ini telah membuahkan hasil, dimana pembangunannya insya Allah akan dibangun tidak jauh dari kawasan kota baru di Kecamatan Jati Agung yang memerlukan lahan seluas kurang lebih 300 hektar. Hal ini patut kita syukuri bersama sehingga adik-adik kita terutama lulusan SMA kedepan tidak perlu lagi jauh-jauh dalam melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi, karena Wilayah kita telah berhasil menyediakan sarana pendidikan tersebut," terangnya.
 

Orang nomor satu di Kabupaten Lampung Selatan ini mengucapkan terimakasih kepada pimpinan STAIS Kalianda dalam menjalankan program KKN tahun ini. "Untuk itu atas nama  Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, saya mengucapkan terima kasih kepada para Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Kalianda serta saya ucapkan selamat kepada adik-adik Mahasiswa untuk menjalankan program Kuliah Kerja Nyatanya. Saya yakin bahwa dengan Kegiatan KKN yang akan dilaksanakan ini tentunya akan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, utamanya dalam rangka meningkatkan motivasi untuk melakukan upaya-upaya bagi kemajuan masyarakat setempat," pungkasnya. (man)

Tingkatkan Kinerja PU

KALIANDA - Seluruh Pegawai maupun Staf Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lamsel, diminta untuk bekerja sebaik-baiknya serta mengedepankan tugas dan tanggung jawab sebagai dinas yang menangani masalah pembangunan.
 

Hal itu diungkapkan Bupati Lamsel H. Rycko Menoza, SZP, saat meresmikan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PU Kecamatan Kalianda di Jalan Serma M Tamimi Rahman, Kalianda, Senin (11/2) kemarin.
 

Rycko mengatakan, tugas dan fungsi Dinas PU tidak hanya melakukan pembangunan jalan saja. Tetapi juga diharapkan untuk bisa berperan aktif dalam hal pengawasan dan memberikan masukan ke masing-masing wilayah, agar bisa menghasilkan pekerjaan yang maksimal.
 

"Dari 300 jumlah pegawai di Dinas PU, terdapat sebanyak kurang lebih 130 pegawai bertugas di UPT masing-masing kecamatan. Oleh karena itu, agar bisa menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dengan baik, maka peran UPT harus betul-betul berfungsi dalam hal mengawasi berbagai bentuk pekerjaan yang dilaksanakan," katanya.
 

Diungkapkannya, selama ini yang selalu menjadi sorotan masyarakat adalah masalah kerusakan jalan, meskipun jalan yang disoroti masih dalam tahap perawatan. Untuk itu, ia berharap berbagai masukan yang diberikan bisa menjadi motivasi Dinas PU untuk bisa memberikan pemahaman sebaik-baiknya kepada masyarakat, apa penyebab dari kerusakan jalan selama ini.
 

"Dengan adanya Kantor UPT PU yang baru ini, diharapkan kepada para pegawai maupun staf di UPT bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Berikan pemahaman kepada masyarakat apa yang menjadi penyebab kerusakan jalan yang ada selama ini," terangnya.
 

Sementara itu, Kepala Dinas PU Lamsel Ali Rahman mengatakan, dengan dibangunnya Kantor UPT PU di Kecamatan Kalianda ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja para pegawai dan staf yang bekerja.
 

"Keberadaan kantor UPT PU ini untuk mengevektifkan kinerja Dinas PU dalam hal mengawasi dan memantau berbagai bentuk pekerjaan dinas yang dilaksanakan," katanya.
 

Ali menjelaskan, dari 17 kecamatan yang ada terdapat tujuh unit kantor UPT yang dibangun. Menurutnya, untuk masing-masing UPT akan membawahi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bakauheni, Ketapang dan Penengahan satu UPT, Rajabasa dan Kalianda satu UPT, Sidomulyo dan Waypanji satu UPT, Candipuro satu UPT, Merbau Mataram dan Way Sulan satu UPT, Tanjung Bintang dan Tanjung Sari satu UPT, Natar dan Jati Agung satu UPT.
 

"Selain dibagunkan kantor, kami juga akan berupaya untuk mengusulkan kendaraan dinas bagi masing-masing Kepala UPT. Ini bertujuan, agar para KUPT bisa lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam memantau berbagai pekerjaan dinas dimasing-masing wilayahnya. Sebab, sejauh ini para Kepala UPT belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan kendaraan dinas," pungkasnya. (iwn)

Tekan Konsumsi Beras Melalui Pemanfaatan Pangan Lokal

KALIANDA – Badan Ketahanan Pangan (BKP) Lampung Selatan, terus berupaya memberikan pengetahuan pemanfaatan pangan lokal kepada masyarakat . Tujuannya, guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pembuatan makanan berbahan dasar lokal.
 

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan BKP Lamsel Puadi, S.P, program ketahanan pangan nasional, hingga saat ini masih belum berjalan optimal. Tercermin dari masih tingginya konsumsi dan ketergantungan terhadap beras dan terigu. Selain itu munculnya kasus-kasus rawan pangan dan kekurangan gizi, serta masih sangat rendahnya konsumsi protein hewani.
 

"Karena itu, untuk dapat menekan konsumsi beras dan terigu terhadap masyarakat Lamsel ini, kami selaku dinas terkait terus berupaya memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang cara pemanfaatan pangan lokal kepada kelompok wanita tani (KWT) disetiap kecamatan," ujar Puadi, kepada Radar Lamsel, kemarin.
 

Dia mengungkapkan, bentuk pelatihan yang diberikan kepada KWT antara lain cara pembuatan aneka ragam makanan berbahan dasar singkong, jagung, labu, pisang, dan pangan lokal lainnya. "Berbagai macam jenis aneka makanan yang bisa dibuat dengan menggunakan bahan dasar pangan lokal tersebut seperti beras siger (beras singkong,red), kue sengkulun singkong, brownies singkong, jus jagung, puding jagung, kue lumpur singkong, kue talam labu, dan lain sebagainya," ungkapnya.
 

Dijelaskanya, dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan, diharapkan masyarakat luas mampu memanfaatkan jenis pangan lokal yang dimiliki dipekarangannya untuk dibuat aneka ragam makanan non beras dan terigu. Dengan demikian, konsumsi beras dan terigu di wilayah Lamsel, secara otomatis dapat ditekan secara perlahan.
 

"Upaya yang kami lakukan ini guna membantu program pemerintah dalam rangka memperkecil angka konsumsi beras dan terigu, khususnya untuk diwilayah Kabupaten Lamsel," jelasnya.(iwn)

Jaga dan Rawat Hasil Pembangunan

KALIANDA - Bupati Lampung Selatan H. Rycko Menoza. SZP, SE, SH, MBA meminta kepada seluruh masyarakat Kecamatan Kalianda untuk bisa menjaga dan merawat sarana-prasarana baik yang sudah maupun akan dibangun oleh pemerintah di wilayah setempat.
 

Permintaan itu disampaikan Rycko saat membuka acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kalianda, Senin (11/2) kemarin.
 

Rycko mengatakan, pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang digelar di 17 kecamatan se-Lamsel ini merupakan wujud nyata kepedulian Pemkab untuk menyerap aspirasi masyarakat di tingkat bawah terkait rencana pembangunan.
 

"Musrenbang ini rutin setiap tahunnya dilaksanakan. Berbagai masukan dari masyarakat akan semaksimal mungkin diupayakan untuk di realisasikan dengan melihat anggaran yang ada. Oleh karena itu, bagi desa yang tahun ini belum bisa direalisasikan usulannya diharapkan untuk bisa bersabar," ujarnya.
 

Orang nomor satu di kabupaten yang menjadi pintu gerbang pulau Sumatera ini pun, berharap kepada semua pihak khususnya pemerintah Kecamatan Kalianda, agar memantau dan menjaga aset negara yang telah di realisasikan baik bangunan inspratuktur maupun fasilitas umum lainnya.
 

"Tahun ini, Kecamatan Kalianda mendapatkan bantuan dana sebesar Rp91 miliar. Kami selaku pemerintah daerah berharap dengan adanya dana yang cukup besar tersebut, dapat dimanfaatkan dengan baik dan melakukan pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Aset negara yang sudah terealisasi, harus dijaga dan dirawat dengan baik," harapnya.
 

Sementara itu, Camat Kalianda Drs. H. Burhanuddin, MM mengungkapkan, program-program yang diusulkan dalam Musrenbang ini merupakan usulan yang telah dirumuskan sebelumnya pada musrenbang ditingkat desa.
 

"Kami selaku pemerintah kecamatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkab Lamsel, khususnya Pak Bupati yang telah menganggarkan dana untuk pembangunan di Kecamatan Kalianda. Kami berharap prioritas usulan yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan," pungkasnya. (iwn)

Rycko Resmikan Kantor Dishub Lamsel

Bupati Lampung Selatan H. Rycko Menoza, SZP, MBA didampingi Forkopimda menandatangani Prasati Peresmian Kantor Dinas Perhubungan Lampung Selatan, Senin (11/2).

KALIANDA - Bupati Lampung Selatan (Lamsel) H. Rycko Menoza. SZP, SE, SH, MBA meresmikan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Lamsel, Senin (11/2). Peresmian kantor Dishub Lamsel di Jalan Trans Sumatera, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh orang nomor satu di Kabupaten Lampung Selatan itu disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lamsel.
 

"Dengan di resmikannya kantor baru ini, kami mengharapkan kepada pegawai Dishub untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam mendukung pembangun di Lamsel," kata Rycko.
 

Pada kesempatan itu, Rycko juga memberikan tali asih berupa bingkisan dan santunan kepada 50 anak yatim dari Yayasan Yatim Piatu Harapan Bangsa dan 25 kaum dhuafa.
 

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Ir. Mulyadi Saleh menjelaskan, bangunan kantor Dishub Lamsel yang baru ini bangun dua lantai dengan luas 575 meter persegi. Dia juga mengatakan, pembangunan kantor baru itu menghabiskan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3,5 Miliar.
 

"Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Bupati Lamsel karena berkat perjuangan beliau kantor ini bisa berdiri. Karena dari 14 kabupaten yang ada di provinsi Lampung hanya Kabupaten Lamsel yang mendapat bantuan dari provinsi," kata Mulyadi.
 

Dia juga menuturkan dengan adanya kantor yang lebih representatif ini pihaknya akan berupaya meningkatkan kinerja yang lebih baik. "Pemerintah sudah memberikan kantor baru, jika kinerjanya sama dengan yang lalu sama saja bohong," tegasnya.
 

Dia menambahkan, mengenai peralatan kantor yang belum ada di kantor baru, pihaknya akan terus berjuang untuk dapat segera mungkin melengkapinya. "Kami akan berjuang untuk segera melengkapi peralatan kantor yang belum tersedia di kantor ini. Karena dari pusat hanya memberi gedung saja," pungkasnya. (CW-I)

BK Minta Amak Raja Tidak Hoax

KALIANDA - Bola panas yang digelindingkan LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Rakyat Jelata (Amak Raja) sampai juga ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Lamsel.

Secara tertulis, LSM yang dipimpin Ruslando itu melaporkan oknum pimpinan DPRD Lamsel yang diduga menyalahgunakan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi.

Amak Raja sendiri datang ke DPRD Lamsel membawa surat pengaduan sekitar pukul 10.00 WIB, Jum'at (8/2). Diterima Sekretaris DPRD Lamsel Aria Septajaya Sesunan, Amak Raja menyerahkan laporan tersebut untuk ditindaklanjuti.

Surat bernomor 005/amakraja/02/2013 perihal pengaduan dugaan mafia proyek di tubuh DPRD Lamsel itu ditujukan ke BK DPRD Lamsel.

Laporan itu sendiri berisi kronologis serta modus oknum DPRD Lamsel yang mencari keuntungan menjadi broker atau mafia proyek di Kabupaten Lamsel.

Yakni dengan cara menjanjikan proyek tertentu kepada seseorang dengan meminta uang muka sebesar 20 persen dari nilai proyek. "Uang muka itu katanya untuk mengkondisikan pejabat Lamsel," kata Ruslando.

Namun, hingga kini proyek tersebut fiktif. Bahkan, uang yang telah disetor sebagai uang muka agar mendapatkan proyek tak kunjung dikembalikan. "Kami punya bukti kuitansi yang siap untuk dijadikan alat bukti," kata Bang Ruslan, sapaan akrabnya.

Amak Raja meminta BK DPRD Lamsel dapat memfungsikan tupoksinya sebagai lembaga yang menjaga kredibelitas legislatif.  

    
Amak Raja juga berharap laporan yang disampaikan ditindaklanjuti sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "Jangan sampai seperti jeruk makan jeruk," pungkas Bang Ruslan.

Ketua BK DPRD Lamsel H. Nivolin, CH, SE,M.Si mengaku belum menerima surat tersebut. Namun, ia telah menerima laporan ada laporan mengenai hal itu. "Wujudnya (surat'red) saya belum lihat. Tapi, saya sudah mendengar (laporan'red)," kata Nivolin kepada Radar Lamsel melalui sambungan telepon, kemarin.

Menurutnya, surat tersebut memang ditunjukan ke BK DPRD Lamsel. Namun, secara prosedural, surat terlebih dahulu masuk ke lembaga DPRD Lamsel untuk selanjutnya mendapat disposisi atau rekomendasi dari pimpinan DPRD Lamsel. "Coba kita lihat besok (hari ini'red). Sudah diturunkan ke BK atau belum," ujar Ketua PDK Lamsel itu.

BK sendiri mengaku akan menindaklanjuti laporan tersebut. Kendati begitu, ia meminta jangan sampai laporan yang disampaikan merupakan berita yang menimbulkan fitnah. "Jangan hoax-lah (berita yang belum tentu kebenarannya'red). Bisa menimbulkan fitnah. Kalau memang benar adanya lampirkan bukti-buktinya. Biar jelas sejelas-jelasnya," pungkasnya. (edw)

Data Ulang Wajib Pajak

KALIANDA - Validitas surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB), hingga saat ini masih menjadi salah satu kendala bagi Pemerintah Kecamatan Kalianda untuk pencapaian target wajib pajak (WP) diwilayahnya.
 

Menurut Petugas PBB Kecamatan Kalianda, Holman,SE pihaknya belum bisa memaksimalkan pencapaian target PBB yang dipungut dari masyarakat wajib pajak diwilayahnya hingga sertaus persen. Hal itu dikarenakan hingga saat ini masih terdapat permasalahan-permasalahan berkaitan dengan SPPT yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar.
 

"Sulitnya pencapaian target PBB untuk Kecamatan Kalianda, disebabkan masih banyaknya SPPT yang dikeluarkan oleh pihak KPP bagi wajib pajak tidak sesuai dengan peruntukannya," ujar Holman kepada Radar Lamsel, Minggu (10/2) kemarin.
 

Dia menuturkan, meskipun tidak banyak, namun ada beberapa SPPT PBB di Kecamatan Kalianda yang tidak sesuai seperti terjadinya SPPT ganda dan SPPT yang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dibayar oleh para wajib pajak.
 

"Memang masalah yang berkaitan dengan SPPT tidak banyak, hanya sedikit yang terjadi kesalahan seperti SPPT ganda dan masalah SPPT yang tidak sesui antara nilai pajak yang harus dibayar oleh WP dengan SPPT yang dikeluarkan," tuturnya.
 

Untuk itu, agar hal tersebut tidak terulang lagi ditahun berikutnya, pihaknya mengimbau kepada seluruh Kepala Desa maupun kepala Kelurahan diiwlayah Kecamatan Kalianda, agar dapat melakukan pendataan ulang terhadap masing-masing warganya selaku wajib pajak.
 

"Kami selaku pihak kecamatan meminta kepada seluruh Kades maupun Lurah, agar mendata ulang wajib pajaknya. Mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Jika sudah dilakukan pendataan ulang agar segera dilaporkan ke pihak kecamatan untuk diajukan perubahannya bagi SPPT yang tidak sesuai," ungkapnya.
 

Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada seluruh kepala desa, untuk dapat lebih meningkatkan lagi penagihan kepada masyarakat selaku wajib pajak.
 

"Terlebih bagi aparatur desa yang masih memiliki tunggakan PBB tahun lalu agar dapat melunasi sisa tunggakannya. Sebab, dana PBB yang dipungut dari masyarakat adalah untuk kepentingan bersama dalam meningkatkan pembangunan di Lamsel, khusunya di Kecamatan Kalianda," pungkasnya. (iwn)

Bina Aparatur Desa, Wujudkan Tertib Administrasi

PENENGAHAN - Pemerintah Kecamatan Penegahan mengimbau kepada seluruh aparatur di 22 desa yang ada di Kecamatan Penengahan agar mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, segala bentuk pelayanan yang di lakukan aparatur desa dilaksanakan di kantor desa atau balai desa. Ini disampaikan Camat Penegahan Lukman Hakim, usai kegiatan Musrenbang, beberapa waktu lalu.
 

Menurut Lukman, Pemkab Lampung Selatan kini gencar-gencarnya menerapkan peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dan perangkat desa. Untuk itu, Camat berharap seluruh aparatur desa mulai tingkat RT hingga kepala desa mulai meningkatkan kinerja untuk pelayanan ke pada masyarakat.
 

"Kami sudah melakukan pembinaan kemasing-masing desa yang sasarannya mulai ketua RT, Kepala Dusun (Kadus), Kaur, BPD, Sekdes dan Kepala Desa (Kades). Dengan harapan  adiministrasi desa bisa berjalan lancar dan tertib,"kata Lukman, kepada Radar Lamsel, kemarin.
 

Dalam pembinaan itu, lanjut Lukman, ditekan juga kepada aparatur desa untuk menggunakan kantor desa sebagai pusat pelayanan masyarakat. Seperti yang diketahui, saat ini masih ada aparatur desa yang melayani masyarakatnya di rumah kepala desa."Semua aparatur desa harus kekantor desa setiap jam kerja mulai Senin sampai Jumat. Disiplin kerja harus mulai diterapkan setiap desa. Tidak ada lagi aparat desa yang melayani masyarakatnya di rumah pribadi,"ujarnya.
 

Sementara, Kasi Pemerintahan Kecamatan Penengahan, Mulyanto menambahkan, sudah 6 desa dari 22 desa yang ada di Kecamatan Penengahan sudah diberikan pembinaan tertib administrasi."Kami berharap pembinaan yang sudah diberikan di jalankan sesuai aturan yang berlaku,"tambah Mulyanto.
 

Dikatakan, pembinaan aparatur desa ini juga sebagai ajang musyawarah jika terdapat persoalan yang dihadapi aparat desa selama menjalankan tugas sebagai pelayanan masyarakat."Jika ada persoalan di tengah masyarakat bisa dipecahkan pada saat pembinaan berlangsung,"pungkasnya.(ams)

Jaring Pekat!

Polsek Sidomulyo berhasil mengamankan minuman keras jenis tuak dalam operasi pekat.

SIDOMULYO - Operasi penyakit masyarakat (Pekat) dalam rangka mengantisipasi perjudian, minuman keras, premanisme, pornografi dan pornoaksi, terus dilakukan jajaran Polsek Sidomulyo. Pada operasi tersebut, Polisi berhasil mengamankan satu pelaku judi togel, tuak, sepeda motor tanpa identitas dan warga yang diduga sebagai preman.
 

Kanit Reskrim Polsek Sidomulyo, Aiptu Salman Ashari mendampingi Kapolseknya, AKP. Mulyadi Yakup mengakui, operasi pekat terus dilakukan sampai tanggal 20 Februari mendatang. Operasi dilakukan untuk mengantisipasi tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya sebagaimana dikeluhkan masyarakat.
 

"Kami telah mengamankan satu pelaku judi togel dan sekarang masih diproses berkasnya sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan. Begitu juga dengan hasil operasi yang dilakukan beberapa hari terakhir, kita telah mengamankan 5 jerigen tuak, 1 ember tuak dan sepeda motor tanpa surat. Sekarang barang bukti kita amankan di Mapolsek dan dilaporkan ke Polres Lamsel sebagai hasil operasi,"kata Salman Ashari, Minggu (10/2).
 

"Untuk warga yang diduga preman ada 5 orang dan hanya didata serta diperingatkan untuk tidak membuat resah masyarakat. Begitu juga dengan penjual minuman jenis tuak ada dua pedagang dan diperingatkan untuk tidak menjual kembali minuman tersebut. Harapannya, dengan dilakukan razia ke tempat-tempat yang biasa digunakan mangkal, mereka tidak lagi minum-minum tuak dan membuat resah masyarakat,"imbuhnya.
 

Samadi (41), warga Sidomulyo mengaku sangat mendukung kegiatan operasi pekat yang dilakukan Polsek Sidomulyo. Ia berharap dengan terus dilakukan razia akan membuat jera mereka yang sering minum-minuman keras. Begitu juga perjudian, harus diberantas dan tidak membuat resah masyarakat.
 

"Saya sangat mendukung sekali, apalagi selama ini masih banyak para penjual minuman keras jenis tuak di Sidomulyo. Kalau sudah sering dirazia, tentunya membuat masyarakat tidak resah dan nyaman. Karena akibat dari minuman keras, dampaknya sangat banyak dan bisa menjurus ke tindak pidana kriminal,"kata Samadi.(gus)

Cegah DBD, Warga Serentak Bersihkan Lingkungan

CANDIPURO - Warga Desa Beringin Kencana secara serentak membersihkan lingkungan rumah dan fasilitas umum, Jum'at (8/2). Ini sebagai bentuk antisipasi terhadap serangan deman berdarah dengue (DBD) yang terjadi di Desa Banyumas, Titiwangi dan Cintamulya, Kecamatan Candipuro.
 

Kepala Desa Beringin Kencana, Sutanto mengatakan, setelah mendapat surat edaran dari Camat Candipuro agar melaksanakan program gerakan serentak membersihkan rumah dan lingkungan, ia langsung memerintahkan para Kepala Dusun dan Ketua RT agar melakukan gotong-royong membersihkan lingkungan masing-masing. Ia berharap, DBD tidak menyerang warga desanya karena lingkungan menjadi bersih.
 

"Karena ada intruksi dari Pak Camat bahwa kita disuruh membersihkan lingkungan, warga kita minta untuk meluangkan waktu sekedar membersihkan sekitar rumah dan juga lingkungan. Setelah kita bersihkan, sekarang ini jalan sudah terlihat rapi dan saluran air menjadi lancar. Begitu juga dengan kaleng bekas dan botol-botol yang tidak dipakai, sudah kita sarankan untuk dikubur agar tidak jadi sarang nyamuk,"kata Sutanto.
 

Kepala Puskesmas Candipuro, Sudibyo, SKM mengatakan, nyamuk Aides Aigepty yang gigitannya bisa mengakibatkan DBD menyukai air bersih yang ada di bak mandi, kaleng dan juga tempat yang digenangi air. Nyamuk DBD tidak berkembang di tempat yang langsung bersentukan dengan tanah, sehingga warga harus mewaspdainya.
 

"Memutus mata rantai DBD tidak hanya tanggungjawab kami sebagai petugas kesehatan, tetapi peran masyarakat juga sangat menentukan. Kalau lingkungan bersih, saya yakin tidak ada nyamuk yang berkembang. Makanya membersihkan lingkungan dengan pola hidup bersih dan sehat menjadi kunci utamanya,"kata Sudibyo. 
 

Camat Candipuro, Drs. Sumardi  mengatakan, gerakan serentak membersihkan lingkungan akan terus dilaksanakan disetiap desa. Ia berharap peran serta masyarakat dalam melakukan bersih-bersih bisa dilakukan untuk mengantisipasi serangan DBD yang mulai ada di Kecamatan Candipuro.
 

"Kegiatan ini akan terus kita laksanakan bukan hanya di desa yang warganya terkena DBD saja, tetapi di desa lain juga akan kita lakukan hal sama. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita laksanakan bersama, di Kecamatan Candipuro ini bisa memutus mata rantai penyebaran DBD. Tentunya peran serta masyarakat juga sangat diperlukan, karena kalau tidak bersama-sama dilakukan dari sekarang bisa saja malah semakin meluas penyebarannya,"ujar Sumardi (gus)

Ayo! Segera Sampaikan SPT PPh Tahunan Anda

KALIANDA - Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kalianda mengimbau kepada masyarakat wajib pajak, baik pajak orang pribadi maupun badan untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) sebelum batas akhir penyampaian.
 

Kepala KP2KP Kalianda Supriadi Darmanto mengatakan, batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi jatuh pada tanggal 31 Maret, sedangkan untuk wajib pajak badan pada tangal 30 April.  "SPT Tahunan PPh wajib disampaikan oleh masyarakat wajib pajak sebelum sampai jatuh tempo. Tujuannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan agar tidak dikenakan sangsi," ujar Supriadi, kepada Radar Lamsel, diruang kerjanya, Selasa (5/2) kemarin.
 

Dijelaskannya, jika sampai batas waktu SPT Tahunan tersebut tidak disampaikan, maka masyarakat wajib pajak akan dikenakan sangsi berupa denda yang jumlahnya bervariasi. "Untuk wajib pajak orang pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp100 ribu per tahun dan wajib pajak badan sebesar Rp1 Juta per tahun," jelasnya.
 

Selain mengimbau masyarakat wajib pajak untuk meyampaikan SPT Tahunan PPh, Supriadi juga mengajak masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk dapat mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak.
 

Menurutnya, hal ini juga bertujuan dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak.
 

Dia menuturkan, sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dikatakannya, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-registration, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronika on-line (internet,red).
 

"Bagi Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun Badan seperti PT, CV, BUMD, firm, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, maupun organisasi sosial politik yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, wajib untuk mendaftarkan sendiri ke KPP atau KP2KP untuk memperoleh NPWP," terangnya.
 

Dia mengatakan, dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak akan memperoleh beberapa manfaat langsung lainya, seperti memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), syarat pembuatan rekening koran di bank-bank dan memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender-tender yang dilakukan oleh pemerintah.
 

"Selain itu juga berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, sebagai identitas Wajib Pajak, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan, serta menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya passpor, kredit bank dan lelang," pungkasnya. (iwn)

Penderita Epilepsi Tewas Tercebur Sungai

KATIBUNG - Nasib tragis dialami Saripah (35) warga Desa Tanjungan, Kecamatan Katibung. Akibat penyakit epilepsinya kambuh, ia tewas di sungai yang tak jauh dari rumahnya, Senin (4/2). Mayat korban baru diketemukan oleh anak kecil yang akan mandi di sungai sekitar pukul 17.25 WIB.
   
Kades Tanjungan, Imron mengatakan, warganya sudah hampir tiga kali terjebur disungai karena penyakitnya kambuh. Setelah kali ketiga, nyawa korban tidak bisa diselamatkan dan akhirnya ditemukan oleh anak kecil yang akan mandi. Mayat tersebut ditemukan sudah terapung disungai dengan posisi tengkurap menyangkut dibebatuan.
   
"Memang sudah sering, Bu Saripah kambuh penyakitnya saat mandi disungai. Dua kali, warga sempat menyelamatkan korban dan yang ketiga kalinya ini tidak bisa diselamatkan. Keluarganya sepertinya pasrah dengan kematian korban yang memang sudah lama mengidap penyakit tersebut," ujar Imron.
   
Suami korban, Sukarna (40) menuturkan, waktu itu dirinya baru saja pulang dari bekerja. Sekitar setengah jam dirinya beristirahat, mendapat informasi dari warga bahwa istrinya (korban-red) telah mengambang disungai dan sudah tidak bernyawa. "Saya sangat shock ketika mendengar berita tentang kematian isteri saya. Saya tidak menduga sama sekali kalau istri saya mau meninggal seperti ini dan tidak punya firasat apapun. Namun saya hanya dengar kalau tetangga saya mimpi rumah saya sedang menggelar hajatan itu saja," ujar Sukarna.
   
"Dengan kejadian ini, semoga arwah istri saya diterima Tuhan yang maha kuasa dan kepada para handa taulan saya minta ma'af kalau ada kesalahan pada isteri saya. Mudah-mudahan isteri saya diberikan tempat yang terbaik di sisi Alloh SWT,"imbuh Sukarna
     
Petugas kesehatan yang memeriksa mayat Saripah, Junaedi mendampingi Kepala UPT Puskesmas Katibung, Eka Wahyuning Astuti  mengatakan, hasil pemeriksaan sementara ditubuh korban tidak terdapat bekas penganiayaan sedikitpun. korban diduga  terjatuh disungai dan menurut keterangan pihak keluarga bahwa korban mempunyai latar belakang penyakit epelepsy. "Dari hasil pemeriksaan kami, tidak ada tanda-tanda kekerasan ditubuh korban dan ini murni kecelakaan,"ujar Junaedi. (K-4)

Golkar Batasi Caleg Dari Kader Eksternal

KALIANDA – Partai Golkar Lampung Selatan tetap akan mengusung kader internal yang akan diprioritaskan menjadi anggota legislatif (caleg) dalam pemililihan umum (pemilu) 2014 mendatang.

Partai berlambang pohon beringin itu mengaku yakin dan percaya dengan kader internal yang telah dibina sejak lama. Kendati begitu, Golkar tetap akan membuka diri bagi masyarakat yang ingin mendaftar menjadi caleg melalui golkar. 

Namun, jumlah kader eksternal itu tetap akan dibatasi sesuai dengan jumlah kursi di DPRD, DPRD Provinsi maupun DPR RI.

Ketua DPD Golkar Lamsel M. Reza Pahlevi, S.T mengatakan, ketentuan khusus itu adalah kuota kader eksternal yang boleh mendaftar melalui partai. Yakni sebesar 10 persen dari jumlah kursi di parlemen. 

“Jadi, jika kursi DPRD Lamsel kedepan berjumlah 50 kursi, maka kader eksternal yang bisa diusung sebanyak 5 orang,” kata Reza kepada Radar Lamsel.

Partai yang mendapat nomor urut 5 dalam pemilu 2014 itu juga tidak mematok syarat khusus bagi caleg yang akan diusung. Baik terhadap kader internal maupun eksternal. Menurut Reza, asalkan caleg tersebut memiliki kemampuan dalam hal finansial maupun kemasyarakatan, maka caleg akan diusung.

“Yang jelas, satu-persatu akan diorientasi. Pendataan tengah dilakukan. Saya yakin kader-kader golkar kemasyarakatannya sangat baik,” imbuh Reza.

Di Kabupaten Lampung Selatan, Partai Golkar juga menjadi partai yang dibidik sejumlah bacaleg dari kader partai yang tidak lolos menjadi peserta pemilu 2014. Sejumlah kader partai non parlemen hingga kini terus melakukan komunikasi politik dengan partai yang di Ketuai Aburizal Bakri itu untuk dijadikan perahu dalam kontes pemilu.

Belum lama ini, kader Partai Kedaulatan (PK) yang duduk di DPRD Lamsel Edy Alfian Susanto nampak hadir ke Sekretariat Golkar. Meski masih malu-malu Edy mengaku kedatangannya hanya untuk bersilaturahmi.

Menurutnya, hingga kini dirinya masih menunggu intruksi pimpinan Partai Kedaulatan. “Belum ada intruksi. Saya masih menunggunya. Kan, Partai Kedaulatan sedang melakukan gugatan,” singkat Ketua Partai Kedaulatan Lampung Selatan itu. (edw)

Segera Kucurkan Bantuan CBD

CANDIPURO - Petani padi di Kecamatan Candipuro yang tanamannya puso saat terjadi banjir beberapa waktu lalu bisa bernafas lega. Pasalnya, dalam waktu dekat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) Kabupaten Lampung Selatan akan membantu benih melalui Cadangan Benih Daerah (CBD).
 

Kepala Seksi Serealia (Padi dan Jagung) Bidang Tanaman Pangan DPTPH Kabupaten Lamsel, Mugiono, SP mewakili Kepala Dinasnya, Ir. Muverdi. CH dihadapan kelompok tani yang ada di Desa Beringin Kencana mengatakan, benih padi CBD yang ada di Kabupaten hanya untuk 475 hektar tanaman. Petani di Candipuro yang terkena puso akan dibantu 379 ha melalui CBD dan sisanya akan diajukan melalui Cadangan Benih Nasional (CBN).
 

"Karena ini merupakan musibah dan petani mengharapkan bantuan benih, kita upayakan melalui CBD yang ada. Benih yang harus dibagi-bagi ke Kecamatan lain yang juga membutuhkan, sebagian besar tetap diberikan di Candipuro karena pusonya yang paling banyak. Kekurangannya akan kita usulkan melalui CBN dan ini secepatnya,"kata Mugiono, Selasa (5/2).
 

Camat Candipuro, Drs. Sumardi mengatakan, petani yang menjadi korban saat tanaman padinya mengalami puso agar bisa menanam kembali lahannya. Upaya yang dilakukan dengan membersihkan lahan dari bekas tanaman padi yang busuk dan mengolah lahannya kembali. Ia berharap, antara Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan petani dapat saling bekerjasama mengatasi semua permasalahan.
 

"Sebagai upaya meningkatkan Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) di Kecamatan Candipuro, diharapkan akan terus berjalan. Meskipun banjir telah merusak tanaman dan mengakibatkan puso, petani jangan berputusa asa dan tetap semangat. Tentunya antara petani dan PPL harus sama-sama mengamati tanaman dan banjir tidak datang lagi,"kata Sumardi. 
 

Kepala UPT DPTPH Kecamatan Candipuro, Legiyem, S.PKP mengatakan, petani di Desa Beringin Kencana yang terkena banjir merupakan petani yang mendapatkan program SLPTT. Program SLPTT diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi petani dalam meningkatkan keterampilan pengetahuan. 
 

"SLPTT tersebut merupakan program yang dilakukan setiap musim tanam, dimana petani dibekali cara bercocok tanam yang baik. Kami melaksanakan SLPTT pada kelompok tani mulai dari awal hingga selesai panen dengan 10 kali pertemuan. Karena menjadi korban banjir dan tanamannya puso, kita akan terus melaksanakan ini sampai petani panen nantinya,"ujar Legiyem.
 

Ketua Kelompok Tani Margorejo I, Beringin Kencana, Saeran (46) mengatakan, setiap kali hujan lebat tanaman padi selalu terendam banjir. Bahkan, petani sampai tiga kali harus menanam ulang karena tanaman padi mati akibat membusuk. Ia juga tidak bisa berbuat banyak, kecuali hanya pasrah dengan kondisi alam yang sudah sering terjadi.
 

"Dari 25 hektar lahan pertanian yang mendapatkan program SLPTT tahun ini, anggota saya yang tanaman padinya mengalami puso sekitar 60 persen. Saat ini, petani mulai membersihkan lahan pertanian dan mengolahnya kembali. petani juga harus mencari bibit kemana saja agar bisa tanam secepatnya. Karena kalau menunggu benih bantuan, bisa-bisa terlambat,"ujar Saeran diamini Margono. (gus)

Air Tercemar, Warga Terserang Penyakit Gatal-gatal

CANDIPURO - Pasca banjir yang melanda warga Desa Sinar Pasemah, Kecamatan Candipuro beberapa waktu lalu, kini warga setempat mulai terserang penyakit kulit dan gatal-gatal. Sekitar 20 orang dewasa hingga anak-anak terkena penyakit itu. Diketahui, banjir yang melanda Desa Sinar Pasemah merendam sekitar 12 rumah. Banjir dengan ketinggian sekitar 60 centimeter merendam rumah dan sumur warga setempat sehingga air bersih menjadi tercemar. Bahkan warga sempat kesulitan untuk memperoleh air bersih pasca banjir. Warga terpaksa mecari air di sumur tetangga yang tidak terkena banjir.
   
Karena terpaksa menggunakan air kotor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga setempat kini mulai terkena penyakit kulit dan gatal-gatal. Atas kejadian itu, Puskesmas Candipuro bergerak cepat dengan memberikan pengobatan gratis, Selasa (5/2). Pengobatan gratis itu langsung mendapat respon masyarakat setempat dan mendatangi posko pengobatan untuk memeriksakan diri.
   
Koordinator Balai Pengobatan Puskesmas Candipuro, Indra Pujakusuma, S.Kep mengatakan, sebanyak 200 warga datang memeriksakan diri dalam pengobatan gratis yang digelar Puskesmas. Warga yang datang kebanyakan usia lanjut dan terkena penyakit reumatik. Sementara warga yang menjadi korban banjir mengalami penyakit kulit dan gatat-gatal.
   
"Ini sebenarnya program rutin yang dilaksanakan Puskesmas Candipuro ke setiap desa secara bergiliran. Kebetulan saja, jadwalnya di Desa Sinar Pasemah dan kita mendapati warga yang terkena penyakit kulit serta gatal-gatal. Ini disebabkan air yang kotor akibat tercampur dengan air sumur yang digunakan untuk mandi warga. Upaya kami dengan memberikan obat alergi, antibiotik dan salep,"ujar Indra Pujakusuma.
   
Kepala Puskesmas Candipuro, Sudibyo, SKM mengatakan minat warga untuk berobat dengan mendatangi Puskesmas cukup lumayan. Namun, masih banyak juga warga yang memeriksakan kesehatannya kalau mengalami sakit yang cukup parah. Untuk memudahkan masyarakat dan mau berobat, pihak Puskesmas melakukan jemput bola dengan mendatangi warga dengan menggelar pengobatan gratis.
   
"Kami sudah berkali-kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa berobat ke Puskesmas itu gratis. Tetapi masyarakat masih banyak yang datang ke tempat kami kalau sakitnya sudah parah. Jadi agar masyarakat benar-benar terlayani kesehatannya, kami tidak tinggal diam begitu saja di Kantor dan melakukan terobosan dengan menggelar pengobatan gratis keliling desa,"kata Sudibyo.
   
"Ini juga untuk memotivasi petugas kami yang ada di Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes agar mereka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Harapan kami dengan adanya pelayanan pengobatan gratis keliling desa, kita bisa menghimbau agar mereka juga mendatangi tempat pelayanan kesehatan yang dibangun oleh Pemerintah,"imbuhnya.
   
Kepala Desa Sinar Pasemah, Tugino mengaku berterima kasih dengan Puskesmas Candipuro yang memberikan layanan kesehatan secara gratis. Ia berharap, kegiatan tersebut terus dilaksanakan untuk memacu semangat warga datang ke tempat pengobatan.
   
"Saya senang sekali kalau ada pengobatan gratis dari Puskesmas dan ini langsung datang dan dirasakan oleh warga. Mudah-mudahan adanya pengobatan gratis tersebut membuat warga kami khususnya yang berusia lanjut tidak susah-susah. Karena kalau harus datang ke Puskesmas memerlukan biaya transportasi,"kata Tugino. (gus)